Ade Utami : Rasio Elektrifikasi Lampung Cuma 72 persen

phpThumb_generated_thumbnail (6)

LAMPUNG – Anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2014-2019 dari  Fraksi PKS membagi beberapa persoalan yang mengemuka di Provinsi Lampung .

Pendidikan, infrastrukur, dan kesehatan masih menjadi isu besar yang butuh perhatian, namun Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Lampung menganggap tiga isu riil berikut sangat membutuhkan perhatian khusus karena terkait hajat hidup langsung masyarakat Lampung yaitu masalah energi kelistrikan, implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan persoalan keamanan.

Menurut Ketua F-PKS Lampung Ade Utami Ibnu, energi kelistrikan perlu jadi perhatian karena rasio elektrifikasi Lampung hanya berkisar 72%. “Itu lebih rendah dari rata-rata nasional 78%. Lampung ini masih defisit listrik 100-160 megawatt,” ujar Ade. Rasio elektrifikasi menjadi krusial karena sangat berhubungan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan terkait BPJS, F-PKS menyoroti kepesertaan BPJS tenaga kerja khususnya tenaga kerja non formal. “Dari total hampir 900 ribu tenaga non formal terdata di Lampung, BPJS baru menjangkau 15,3%,” urai Ade. F-PKS akan mendorong peningkatan alokasi anggaran Jaminan Kesehatan Nasional pada APBD.

Terakhir, kerawanan keamanan di Lampung masih cukup tinggi. F-PKS DPRD Lampung berkomitmen mendorong pemerintah dan institusi berwenang menjalankan fungsi penciptaan rasa aman bagi masyarakat Lampung.

 

Kepemimpinan F-PKS DPRD Lampung sendiri untuk periode 2014-2019 diamanahkan pada Ade Utami Ibnu. Sedangkan untuk pimpinan dewan dari PKS diamanahkan pada Johan Sulaiman. Pada periode ini PKS Lampung berhasil menduduki delapan kursi DPRD Lampung, bertambah satu dibanding periode sebelumnya, yaitu terdiri dari Hantoni Hasan, Prio Budi Utomo, Mardani Umar, Akhmadi Sumaryanto, Mufti Salim, dan Antoni Imam

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar