Bawa Istri dan Anak Ke Tiongkok Pakai APBN, Jokowi Dikritik di Sosmed

150127104210-amanpour-jokowi-7-super-169

JAKARTA – Jokowi kembali diprotes banyak kalangan karena membawa anaknya dalam rombongan kepresidenan ke Tiongkok dan sejumlah negara.

Banyak yang menasihati agar Jokowi agar lain kali kalau keluar negeri membawa anak, jangan menggunakan uang negara atau dana APBN.

“Pasti ada saja yang kritik. Jika bawa (anak) jelaskan dibayar sendiri,” tulis mantan direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Rustam Ibrahim, dalam akun twitternya, Ahad (9/11) seperti dikutip dari republika.co.id .read more

Read more

Heboh Youtube , SBY : Saya Tidak Pernah Katakan Pemerintahan Bu Megawati Bebani Pemerintahan Saya

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak mengikuti kemauan dari pemerintahan mendatang.

“Saya pun ingin membantu, tetapi kan tidak berarti semua harus mengikuti apa yang diinginkan pemerintahan yang akan datang. Kita harus hormati kebijakan masing-masing (pemimpin),” ucap SBY pada wawancara eksklusif di YouTube, Jumat (29/8/2014).

Ia membantah bahwa kebijakannya untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi membebani pemerintahan mendatang. Ia justru menyebut bahwa pada masa transisi dari pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri ke dirinya, dia tidak pernah protes karena diwarisi keharusan menaikkan harga BBM subsidi. .read more

Read more

Anak Ali Sadikin Masuk Bursa Calon Wagub DKI

5908_06572027112014_boy_sadikin_1

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Boy Sadikin, digadang-gadang akan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta sepeninggal Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan menjadi Gubernur.

Nama anak mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977 Ali Sadikin tersebut mencuat setelah disebut oleh sejumlah politisi, pantas menduduki jabatan orang nomor dua Jakarta tersebut.

Namun ketika dikonfirmasi Boy Sadikin mengaku belum ada komunikasi dari partai membicarkan posisi wakil gubernur tersebut. “Belum ada ke saya,” ujar Boy di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (27/8/2014). .read more

Read more

Fahri Hamzah Hakul Yakin Gugatan PDIP ke MK Bakal Di Tolak

9v35iGzxYU

Politikus Partai Keadian Sejahtera Fahri Hamzah memprediksi gugatan yang diajukan PDIP ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) bakal ditolak. Menurutnya, jika hanya posisi pimpinan DPR yang jadi persoalan keberatan, maka kurang layak.

“Ya prediksi saya, sebab yang dipersoalkan itu apa? Coba sebut. Hak pimpinan dewan kan cuma hak demokrasi anggota bukan norma. Kedua semakin ke floor dipilih, terus enggak dipilih mentang-mentang nomor sekian,” ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2014). .read more

Read more

Pengamat Hukum Percaya MK Akan Menetapkan PSU

335742-UmarPatekBaliBombingsIndonesiatrialcourt-1329114203-747-640x480

Direktur Sigma, Said Salahuddin, memprediksi Mahkamah Konstitusi (MK) akan memberikan putusan sela pada permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden.

Menurut Said, putusan sela itu diberikan MK untuk memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

“Putusan sela itu dugaan saya akan memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang. Tapi di mana, berapa banyak jumlahnya, sebarannya di mana saja, apakah seluruh TPS yang ada, saya kira itu nanti Mahkamah akan merujuk fakta-fakta persidangan,” ujar Said kepada Tribunnews di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (16/8/2014). .read more

Read more

Yusril Bilang Bos Jokowi, Jangan Ngomel-ngomel ke Saya

192628120131213-151958780x390

Pihak pasangan calon presiden (capres) nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan status Yusril Ihza Mahendra sebagai ahli di sidang Mahkamah Konstitusi (MK), karena statusnya sebagai petinggi Partai Bulan Bintang (PBB).

Namun, diakui Yusril ketika ditelepon Jokowi tadi malam, dirinya sudah menegaskan diajukan sebagai ahli dalam sidang MK oleh Prabowo-Hatta. Bahkan, Yusril juga mengingatkan pihak Jokowi tidak marah-marah terhadap dirinya di sidang MK yang membahas sengketa hasil Pilpres 2014. .read more

Read more

6 Orang Saksi Ahli Prabowo Sangat Bagus, Peluang Prabowo-Hatta Terbuka Lebar

202155_620

JAKARTA – Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta pada sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) menghadirkan enam orang saksi ahli yang sangat kompeten dibidangnya.

Mereka adalah Yusril Ihza Mahendra, Irmanputra Sidin, Margarito Kamis, Said Salahudin, Rasyid Saleh, dan Marwah Daud Ibrahim.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Prof Juajir Sumardi menilai dengan hadirnya saksi ahli yang kompeten itu peluang kemenangan Prabowo-Hatta dalam sengketa Pilpres 2014 terbuka lebar. .read more

Read more

Yusril Memberi Warning Kepada MK

157281_11100217052015_ilustrasi261

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra meminta Mahkamah Konstitusi memutus sengketa hasil pemilihan presiden secara adil dan bijaksana. Menurutnya, putusan MK akan berkaitan dengan presiden selanjutnya.

Dia lantas meminta MK belajar pada lembaga sejenis di Thailand saat memutuskan sengketa pemilu.

“MK di Thailand dapat menilai apakah pemilu konstitusional atau tidak konstitusional. Itu terkait legalitas pemilu itu sendiri. Sehingga bukan persoalan perselisihan mengenai angka-angka belaka. Masalah substansial dalam pemilu sesungguhnya adalah terkait dengan konstitusional dan legalitas pelaksanaan pemilu itu sendiri,” jelas Yusril usai memberi keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2014 di gedung MK, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2014. .read more

Read more

PKS Siap Jadi Oposisi, Hidayat : Ternyata Oposisi Itu Enak

f5477320429d9d_5477320429dd3.thumb

Partai Keadilan Sejahtera bertekad akan menolak jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menawarkan kursi menteri untuk para kadernya. Menurut politisinya di DPR, PKS akan menikmati peran baru sebagai oposisi.

“PKS tidak pernah akan meminta-minta, ditawari pun menolak. Demokrasi harus ada komitmen, konsekuensi, pilihan. Jangan kemarin tidak dukung Jokowi-JK, lalu minta-minta jadi menteri,” ujar Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 15 Agustus 20014.

Hidayat menegaskan partainya akan tetap berada dalam Koalisi Merah Putih apabila Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dinyatakan kalah di Mahkamah Konstitusi. “Mereka satu kata akan bersama dengan Prabowo-Hatta baik menang atau belum menang,” kata Hidayat. .read more

Read more

Saksi Ahli, KPU Dinilai Tidak Serius Susun Daftar Pemilih

18589868

JAKARTA- Saksi ahli yang dihadirkan kubu Prabowo-Hatta, Said Salahudin mengungkapkan Komisi Pemilihan Pemilu (KPU) telah keliru dengan membuat daftar DPK dan DPKTb pada pilpres 2014.

Dia mengatakan daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) tersebut tidak pernah dikenal dalam sistem perundang-undangaan di Indonesia sejak pemilu pertama di gelar.

“Yang dikenal sejak pemilu pertama adalah DPT, selain dari itu tidak ada daftar lain. Bahkan ada satu pasal menyatakan tidak boleh seseorang ikut dalam pemilu apabila tidak terdaftar dalam DPT,” katanya di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (15/8). .read more

Read more
Skip to toolbar