Fahri Hamzah Hakul Yakin Gugatan PDIP ke MK Bakal Di Tolak

9v35iGzxYU

Politikus Partai Keadian Sejahtera Fahri Hamzah memprediksi gugatan yang diajukan PDIP ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) bakal ditolak. Menurutnya, jika hanya posisi pimpinan DPR yang jadi persoalan keberatan, maka kurang layak.

“Ya prediksi saya, sebab yang dipersoalkan itu apa? Coba sebut. Hak pimpinan dewan kan cuma hak demokrasi anggota bukan norma. Kedua semakin ke floor dipilih, terus enggak dipilih mentang-mentang nomor sekian,” ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Fahri pun menilai kalau PDIP tidak punya peraturan dasar dengan mengajukan gugatan UU MD3 ke MK. Pasalnya, dia menganggap jika PDIP ikut terlibat dalam pembahasan revisi UU tersebut. Meski memang diakuinya kalau poin soal pimpinan DPR menjadi keberatan PDIP.

“Kalau saya boleh komentar, PDIP tidak punya legal standing karena dia ikut membahas Undang-Undang itu dari a sampai z kecuali soal pimpinan aja dia beda pendapat. Enggak ada yang beda pendapat soal Undang-Undang ini kok karena semua partai sepakat,” kata Wakil Sekjen PKS itu.

Kemudian, Fahri juga menyindir DPD yang ikut menggugat UU MD3. Menurutnya, langkah DPD ini dianggap tidak punya wewenang untuk mengajukan judicial review ke MK.

“DPD juga kehilangan legal standing sebab DPD enggak boleh ngajuin judicial review. Yang boleh diajukan DPD adalah konflik kelembagaan. Sekarag konfliknya dimana? orang kami menyalin semua yang merupakan putusan MK tentang kewenangan DPD itu,” katanya.

Lalu, ditanya putusan MK bakal mempengaruhi Pansus Perubahan Tata Tertib terkait UU MD 3, Fahri menepisnya. Dia menegaskan jika Pansus Tatib yang sudah dibentuk kemarin memiliki dasar kuat. Apalagi, kata dia, PDIP juga mengikuti prosesnya.

“Enggak (terpengaruh), kita mengasumsikan undang-undangnya kuat. Orang PDIP ikut kok di dalam pansus. Bahkan, PDIP ingin jadi ketua kemarin. Artinya PDIP percaya juga bahwa Undang-Undang ini enggak ada yang salah, memang enggak ada yang salah dari awal,” katanya.

Seperti diketahui, pasca pengesahan revisi UU MD3, Selasa (8/7/2014), sejumlah pihak seperti PDIP, lembaga tinggi negara DPD, dan lembaga swadaya masyarakat belum lama ini mengajukan keberatan terhadap beberapa poin yang dalam UU MD3.

Adapun PDIP mengajukan keberatan karena poin posisi Ketua DPR yang tidak lagi otomatis menjadi jatah parpol pemenang Pileg. Padahal, sebelumnya pada 2009, parpol pemenang Pileg yakni Partai Demokrat otomatis mendapat jatah pucuk pimpinan DPR.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *