JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa sektor logistik merupakan pilar strategis untuk menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa, memperkuat konektivitas antarwilayah, sekaligus mendongkrak daya saing ekonomi nasional di tengah dinamika global yang menantang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa penguatan sistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan adaptif menjadi agenda prioritas pembangunan nasional saat ini.
“Pemerintah memandang sektor logistik sebagai tulang punggung untuk menjamin kelancaran distribusi serta memperkuat konektivitas ekonomi nasional,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Selasa (14/4/2026).
Saat ini, pemerintah tengah berupaya menekan biaya logistik nasional yang tercatat masih berada di kisaran 14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Ali Murtopo Simbolon, menambahkan bahwa target penurunan biaya ini akan dilakukan secara bertahap melalui berbagai kebijakan efisiensi distribusi.
Mengingat kompleksitas sektor logistik yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, Kemenko Perekonomian berkomitmen untuk terus mengoordinasikan kebijakan lintas sektor. Sinergi antara kementerian, lembaga pemerintah, dan pelaku usaha dinilai krusial untuk menciptakan ekosistem logistik yang terintegrasi dan berdaya tahan.
Sebagai langkah konkret, pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap perhelatan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Conference and Exhibition (ALFI CONVEX) 2026.
Acara yang akan berlangsung pada 28–30 Oktober 2026 di JIExpo Kemayoran ini mengusung tema “Indonesia in Motion: Empowering a Resilient Logistics Ecosystem”. Forum tersebut dijadwalkan menjadi ajang kolaborasi strategis untuk membahas digitalisasi logistik, konektivitas multimoda, efisiensi rantai pasok, serta penguatan ketahanan sektor logistik nasional.
