SAMARINDA – Ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (21/04). Aksi ini dipicu oleh kemarahan publik terhadap serangkaian kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang dinilai tidak memiliki empati di tengah kondisi masyarakat yang sedang tertekan.
Ketegangan sempat memuncak saat aksi unjuk rasa berujung ricuh di Jalan Gajah Mada. Massa yang bertahan hingga malam hari terlibat aksi saling lempar dengan petugas keamanan, hingga diwarnai dengan pembakaran ban bekas dan penyemprotan meriam air oleh aparat kepolisian.
Gelombang demonstrasi ini lahir dari akumulasi kekecewaan warga terhadap sejumlah kebijakan kontroversial Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Beberapa di antaranya adalah anggaran pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar dan alokasi dana renovasi rumah jabatan gubernur beserta wakilnya sebesar Rp25 miliar.
Presiden BEM FISIP Universitas Mulawarman, Rossa Tri Rahmawati Bahri, menegaskan bahwa massa menuntut evaluasi total terhadap kinerja Pemprov Kaltim. Para demonstran juga mendesak penghentian praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta menuntut DPRD agar menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal.
“Yang menyakiti kami bukan kawat duri, melainkan kebijakan yang tidak adil,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Rudy Mas’ud, yang baru menjabat sebagai gubernur sejak Februari 2025, sempat terlihat keluar dari kantornya saat aksi berlangsung namun tidak memberikan keterangan apa pun kepada media. Baru sehari setelahnya, melalui akun Instagram pribadinya, Rudy menyampaikan terima kasih kepada demonstran dan pihak keamanan, serta berjanji akan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi kinerja.
Namun, respons tersebut dinilai sangat menyepelekan masyarakat. Para pengamat kebijakan publik menilai aksi ini merupakan bentuk puncak kemarahan rakyat terhadap “politik anggaran” yang dianggap lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dan kelompok dibandingkan kesejahteraan warga.
Sorotan publik terhadap pemerintahan Rudy Mas’ud kian tajam karena isu dinasti politik yang kuat di lingkungan pemerintahannya. Sejumlah anggota keluarga Rudy saat ini memegang posisi strategis di kursi legislatif maupun eksekutif di wilayah Kaltim.
Pengamat kebijakan publik, Herdiansyah Hamzah, memperingatkan bahwa fenomena ketidakpuasan publik ini berisiko meluas ke daerah lain jika pejabat daerah tidak segera mengubah pola kepemimpinan yang minim empati.
“DPRD saat ini dianggap tumpul karena adanya relasi kekeluargaan yang kuat antara ketua dewan dengan gubernur. Publik harus terus mengawal proses pengawasan, termasuk rencana hak angket yang sempat dijanjikan oleh perwakilan DPRD,” tegas Herdiansyah.
Hingga saat ini, pihak Pemprov Kaltim telah memberikan klarifikasi bahwa anggaran renovasi rumah jabatan merupakan akumulasi dari berbagai item kegiatan pemeliharaan aset negara. Meski demikian, tuntutan agar Pemprov lebih transparan dan efisien dalam penggunaan uang rakyat tetap menjadi desakan utama dari berbagai lapisan masyarakat.
