SURABAYA – Merek sepatu lokal asal Surabaya, Stradenine, mendadak menjadi sorotan publik setelah namanya terseret dalam polemik pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat Kementerian Sosial (Kemensos) RI tahun anggaran 2026. Isu ini mencuat setelah warganet menyoroti anggaran pengadaan yang mencapai Rp700 ribu per pasang, angka yang dianggap terlalu mahal untuk sepatu sekolah.
Polemik bermula pada awal Mei 2026 saat beredar dokumentasi kegiatan tahun 2025 yang memperlihatkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Gubernur Jawa Timur saat itu, Khofifah Indar Parawansa, memberikan sepatu kepada siswa. Publik menduga sepatu tersebut merupakan produk Stradenine.
Kecurigaan masyarakat menguat setelah data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Kemensos mencatat anggaran sebesar Rp27,5 miliar untuk 39.345 pasang sepatu. Jika dibagi, harga per pasang mencapai angka Rp700 ribu, yang jauh melampaui harga pasar sepatu lokal tersebut.
Menanggapi kegaduhan tersebut, pemilik Stradenine, Reynaldi Kurniawan Daud, memberikan klarifikasi tegas. Reynaldi mengakui bahwa produk dalam foto tersebut memang sepatu Stradenine, namun ia membantah keterlibatan brand-nya dalam proyek pengadaan pemerintah.
“Kami tidak pernah menerima pesanan langsung dari kementerian maupun menjalin kerja sama formal terkait proyek pengadaan tersebut,” ujar Reynaldi. Ia menegaskan bahwa operasional Stradenine selama ini hanya berfokus pada pasar retail melalui marketplace, toko online, distributor, serta toko offline.
Reynaldi juga meluruskan spekulasi harga produknya yang beredar di media sosial. Menurutnya, harga sepatu Stradenine jauh lebih terjangkau dibandingkan angka Rp700 ribu yang viral. Untuk kategori sepatu sekolah dan kasual, harga produknya berada di kisaran Rp179 ribuan. Sementara untuk lini premium seperti seri “Kitaro”, harga tertinggi hanya dipatok Rp349.900.
Ia mengaku sengaja memberikan penjelasan ini untuk menjaga reputasi brand yang dibangunnya dari awal. Reynaldi memastikan tidak pernah ada komunikasi maupun pertemuan dengan pihak kementerian terkait pengadaan barang dalam jumlah besar.
Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa angka Rp700 ribu yang ramai diperbincangkan merupakan estimasi perencanaan awal, bukan harga final. Gus Ipul menegaskan bahwa proses pengadaan nantinya akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka yang transparan.
Gus Ipul menjamin pengadaan barang di lingkungan Kemensos akan berlangsung bersih tanpa adanya intervensi atau praktik penyimpangan. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk melaporkan langsung jika ditemukan manipulasi atau upaya ilegal dalam proses pengadaan tersebut.
