JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memacu pertumbuhan ekonomi di tengah tingginya ketidakpastian global.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga sekaligus mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.
“Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor riil dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan,” ujar Perry dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (20/5/2026).
Dari sisi moneter, BI mengintensifkan intervensi di pasar valas melalui transaksi *Non-Deliverable Forward* (NDF) di pasar *offshore*, serta transaksi *spot* dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) di pasar domestik. Selain itu, otoritas moneter akan menyesuaikan struktur suku bunga instrumen pro-market agar daya tarik investasi portofolio asing tetap terjaga.
Untuk memastikan likuiditas perbankan tetap memadai, BI menargetkan pertumbuhan Uang Primer di atas 10 persen. Langkah ekspansi moneter ini juga mencakup pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.
Pada aspek makroprudensial, BI akan memperluas cakupan surat berharga korporasi dalam Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) efektif per 1 Juli 2026. Selain itu, insentif likuiditas (KLM) bagi bank yang memenuhi ketentuan RIM akan ditingkatkan sebesar maksimal 0,5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) mulai 1 Agustus 2026.
BI juga memperkuat sinergi dengan pemerintah melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) guna memacu kredit. Transparansi suku bunga pun akan ditingkatkan melalui publikasi asesmen Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), khususnya untuk sektor prioritas.
Di sektor sistem pembayaran, BI menargetkan jumlah *merchant* QRIS mencapai 47 juta pada 2026 melalui program QRIS Jelajah Indonesia. Konektivitas pembayaran lintas negara juga terus diperluas dengan merencanakan implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-China.
Terkait stabilitas pasar uang, BI akan mempercepat pendalaman pasar valas dengan memperluas transaksi *offshore Chinese Renminbi* (CNH) terhadap rupiah. BI juga meningkatkan pengawasan terhadap bank dan korporasi yang memiliki aktivitas pembelian dolar AS tinggi, bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Perry menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus dipererat. Hal ini krusial untuk memitigasi risiko ekonomi domestik akibat ketidakpastian global, termasuk imbas konflik di Timur Tengah.
“Sinergi kebijakan moneter dan fiskal terus diperkuat agar stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan baik,” pungkasnya.
