JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh dan mampu bertahan di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global akibat memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah.
Perry menyatakan bahwa ketahanan eksternal Indonesia terjaga dengan baik, didukung oleh inflasi yang terkendali di kisaran 2,5±1 persen dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 5 persen. Selain itu, kondisi neraca pembayaran yang sehat serta cadangan devisa yang kuat menjadi bantalan bagi ekonomi nasional.
“Kami tegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat dalam menghadapi dampak geopolitik. Ketahanan eksternal kita tetap terjaga,” ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) secara daring, Rabu (22/4/2026).
Untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia dan penguatan dolar AS, BI terus berkoordinasi dengan pemerintah. Langkah-langkah strategis yang dijalankan meliputi transformasi budaya kerja, penghematan energi, hingga akselerasi transisi energi nasional melalui konversi BBM ke kendaraan listrik dan program *biofuel* B50.
Pemerintah juga tetap berkomitmen menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) pun dioptimalkan untuk memperkuat stabilitas domestik.
Dari sisi kebijakan moneter, BI menerapkan strategi “bauran kebijakan” untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Intervensi intensif di pasar *Non-Deliverable Forward* (NDF) dan pasar spot terus dilakukan dengan memanfaatkan cadangan devisa sebesar 148,2 miliar dolar AS.
BI juga menjaga likuiditas perbankan dengan memastikan pertumbuhan uang primer (M0) berada di atas 10 persen, bahkan mencapai 11,8 persen pada bulan lalu. Langkah ini didukung oleh kebijakan makroprudensial melalui insentif likuiditas (KLM) sebesar Rp427,9 triliun yang menyasar sektor prioritas seperti UMKM, industri hilirisasi, dan perumahan.
Di sektor sistem pembayaran, BI terus memperluas digitalisasi, termasuk persiapan implementasi QRIS lintas negara (*cross-border*) antara Indonesia dan China yang dijadwalkan meluncur pada 30 April 2026.
Dengan kombinasi kebijakan moneter dan makroprudensial tersebut, Perry optimistis ekonomi Indonesia tetap berada di jalur yang positif. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan mencapai kisaran 4,9—5,7 persen dengan inflasi yang tetap dalam sasaran target.
