JAKARTA – Penundaan konferensi pers laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau yang dikenal sebagai APBN Kita menuai kritik tajam dari Center of Economic and Law Studies (Celios). Langkah Kementerian Keuangan yang membatalkan dan menjadwalkan ulang agenda tersebut dinilai mencederai transparansi serta memicu ketidakpastian ekonomi di mata publik dan investor.
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menyebut penundaan ini sebagai indikasi pemerintah tidak terbuka mengenai kondisi fiskal negara. Menurutnya, informasi berkala mengenai penerimaan, belanja, dan pembiayaan utang adalah elemen krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan ekonomi nasional.
“Keputusan untuk menunda penyampaian informasi ini justru membawa ekonomi Indonesia menuju ketidakpastian karena akses masyarakat terhadap data menjadi terbatas,” ujar Nailul dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5/2026).
Senada dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, memperingatkan bahwa ketidakterbukaan pemerintah dapat memicu spekulasi di kalangan investor. Hal ini dikhawatirkan berdampak buruk bagi kepercayaan pasar terhadap manajemen kebijakan fiskal pemerintah. Ia mendesak pemerintah agar tetap transparan dalam kondisi apa pun.
Kritik juga datang dari Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar. Ia menyoroti bahaya minimnya pengawasan publik di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
“Ini berbahaya, terutama di tengah tekanan pelemahan kurs rupiah, polemik penggunaan anggaran proyek strategis seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, serta ketidakpastian global akibat dampak perang di Iran,” jelas Media.
Kementerian Keuangan awalnya menjadwalkan konferensi pers APBN Kita pada Rabu (29/4/2026), namun agenda tersebut dibatalkan. Sempat mengunggah materi APBN ke laman resmi pada Kamis (30/4/2026), pihak kementerian justru menarik kembali data tersebut.
Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa penarikan materi dilakukan karena konferensi pers dijadwalkan ulang menjadi Rabu (6/5/2026). Selain APBN Kita, kementerian juga menunda konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang semula direncanakan pada 30 April 2026 tanpa memberikan alasan yang jelas maupun jadwal pengganti.
Terkait perubahan keputusan ini, upaya konfirmasi kepada Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, tidak membuahkan hasil hingga berita ini diturunkan.
