Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, membeberkan empat langkah prioritas yang akan ditempuh untuk membenahi program makan berrgizi gratis (MBG). Fokus utamanya adalah efisiensi anggaran, penataan dapur MBG, hingga perluasan layanan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pilihan editor: Letak Pelanggaran Lawatan Presiden Memakai uang Pribadi
Dalam konferensi pers perdana bersama jajaran pimpinan baru BGN, Kamis, 4 Juni 2026 di kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Nanik mengatakan konsolidasi internal yang baru dilakukan menghasilkan empat prioritas utama yang akan segera dijalankan. “Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran,” kata Nanik.
Menurut dia, anggaran BGN saat ini tersisa sekitar Rp 26,8 triliun setelah pemangkasan anggaran pemerintah. Karena itu, seluruh kebijakan yang disiapkan akan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas program tanpa mengurangi sasaran penerima manfaat.
Empat langkah yang akan ditempuh BGN meliputi refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang telah beroperasi, serta penyusunan skema baru pelaksanaan MBG di wilayah 3T.
Langkah pertama adalah memastikan penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Nanik mengisyaratkan BGN tidak lagi semata-mata mengejar jumlah penerima manfaat, melainkan kualitas intervensi gizi. “Kami sudah menyampaikan ke Presiden bahwa tahun ini mohon kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas,” ujarnya.
Menurut Nanik, pemerintah akan memberi perhatian lebih besar kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi, yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak usia sekolah dasar.
Ia menyebut para ahli gizi dan dokter anak yang dilibatkan BGN menyarankan agar intervensi difokuskan pada periode seribu hari pertama kehidupan hingga anak berusia sekitar sembilan tahun. “Intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia sembilan tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana,” kata dia.
Langkah kedua adalah memberlakukan moratorium pembangunan dapur MBG baru. Kebijakan ini dilakukan untuk menata kembali distribusi dapur yang dinilai belum merata.
Nanik mengatakan saat ini sebagian besar dapur MBG terkonsentrasi di wilayah aglomerasi, sementara daerah 3T masih minim layanan. “Kami akan bereskan dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, ya enam saja,” ujarnya.
BGN akan menghitung kembali kebutuhan ideal dapur di setiap wilayah sebelum membuka kembali pendaftaran dapur baru.
Prioritas ketiga adalah membenahi dapur-dapur yang telah beroperasi. Menurut Nanik, seluruh dapur MBG akan dievaluasi untuk memastikan standar keamanan pangan, kualitas makanan, serta kompetensi sumber daya manusia yang mengelolanya.
BGN juga akan memberikan pelatihan kepada pengelola dapur. Dapur yang tidak memenuhi standar berpotensi dikenai penghentian sementara operasional. “Bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspen,” kata Nanik.
Langkah keempat adalah memperluas cakupan MBG ke daerah 3T melalui skema yang lebih fleksibel dan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Nanik, BGN tengah menjajaki berbagai sumber pendanaan alternatif seperti program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah, hingga pemanfaatan fasilitas dapur yang sudah tersedia di daerah.
Ia menilai pembangunan dapur baru tidak selalu menjadi pilihan yang efisien di wilayah 3T karena jumlah penerima manfaat di sejumlah daerah relatif sedikit. “Intinya tidak harus membangun dapur baru,” ujarnya.
Pilihan editor: Kendala Pemerintah Mengusut Skandal Riset Palsu
