JAKARTA – PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bank) optimistis program Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI) yang diluncurkan Bank Indonesia mampu memperkuat fungsi intermediasi perbankan serta mendorong akselerasi pembiayaan ke sektor riil.
Direktur Utama KB Bank, Kurnady, menilai program ini menjadi katalis penting untuk meningkatkan kelayakan kredit (bankability) proyek-proyek strategis nasional. Melalui sistem kurasi proyek yang lebih baik, transparansi yang meningkat, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan yang terintegrasi, PINISI diharapkan mampu memberikan kepastian arus kas.
“Program ini berpotensi meningkatkan bankability proyek-proyek prioritas. Hal ini sangat krusial bagi sektor-sektor strategis seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan, hingga perumahan,” ujar Kurnady.
Meski menyambut baik inisiatif tersebut, Kurnady menegaskan bahwa keberhasilan PINISI sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan. Selain itu, kualitas proyek yang masuk dalam pipeline serta dukungan mitigasi risiko dari pemerintah dan regulator menjadi faktor penentu utama.
Di tengah kondisi ekonomi global yang diwarnai suku bunga tinggi dan risiko arus modal keluar (capital outflow), KB Bank menyatakan tetap memiliki ruang untuk melakukan ekspansi kredit. Namun, perseroan memilih untuk tetap selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.
Strategi yang diterapkan KB Bank adalah fokus pada sektor dengan fundamental ekonomi yang kuat dan arus kas yang stabil. Pendekatan ini didukung dengan disiplin underwriting serta manajemen risiko yang ketat demi menjaga kualitas aset.
“Pendekatan ini memungkinkan pertumbuhan kredit berjalan seiring dengan terjaganya kualitas aset, sesuai prinsip *risk-adjusted growth* yang menjadi dasar strategi kami,” jelasnya.
Lebih lanjut, KB Bank menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara regulator, pemerintah, dan pelaku industri perbankan agar efektivitas penyaluran kredit ke sektor riil dapat tercapai.
Harmonisasi kebijakan lintas sektor dan kepastian regulasi dari kementerian terkait dinilai sangat dibutuhkan. Dengan adanya kejelasan regulasi, perbankan akan memiliki landasan yang lebih kuat dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah nasional.
