JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa pemulihan wilayah terdampak banjir di Pulau Sumatera terus menunjukkan tren positif. Hingga 24 Mei 2026, mayoritas daerah di tiga provinsi terdampak telah berangsur normal.
Keberhasilan ini merupakan buah sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang berlangsung sejak fase tanggap darurat hingga masa transisi pemulihan. Saat ini, seluruh pengungsi telah direlokasi dari tenda darurat ke hunian sementara (huntara) atau memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH).
Tito merinci perkembangan pemulihan di tiga provinsi tersebut:
Di Sumatera Barat, dari 16 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 13 daerah sudah dinyatakan normal. Meski begitu, pemerintah masih memberikan perhatian khusus pada Kabupaten Tanah Datar yang mendekati normal, serta Kabupaten Agam dan Padang Pariaman yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Untuk Sumatera Utara, 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak telah kembali normal. Tapanuli Selatan kini dalam kondisi mendekati normal, sementara Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara masih menjadi fokus utama pemulihan.
Di Provinsi Aceh, 10 dari 18 kabupaten/kota sudah kembali normal. Gayo Lues dilaporkan mendekati normal, sedangkan tujuh daerah lainnya—Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Bener Meriah—masih memerlukan atensi khusus.
Penilaian kondisi daerah ini didasarkan pada indikator fungsional, meliputi berjalannya pemerintahan, fasilitas kesehatan, kegiatan pembelajaran, serta akses darat. Pemerintah juga memantau aspek ekonomi, rumah ibadah, dan layanan dasar seperti SPBU, PDAM, serta koneksi internet.
Tito menekankan bahwa percepatan rehabilitasi sangat bergantung pada dukungan anggaran. Ia mengimbau agar Transfer Ke Daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana tidak dikurangi, atau bahkan ditambah, guna menangani residu dampak bencana yang masih signifikan.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta sejumlah pejabat tinggi madya Kemendagri.
