KENDARI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan para kepala daerah di wilayah Sulawesi untuk memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Langkah ini dinilai krusial guna menjaga stabilitas politik, keamanan, dan sosial sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Arahan tersebut disampaikan Tito dalam agenda silaturahmi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (30/5/2026).
Tito menekankan bahwa kekompakan antarunsur pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan eksekusi program pemerintah pusat maupun daerah. Menurutnya, Sulawesi memiliki posisi strategis sebagai penghubung wilayah barat dan timur Indonesia, sekaligus memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
“Keamanan perlu dirawat. Betapa mahalnya kondisi aman setelah kita merasakan tidak aman. Stabilitas harus dijaga karena pembangunan tidak akan berjalan maksimal tanpa situasi yang kondusif,” tegasnya.
Mendagri mengingatkan sejarah konflik sosial di Sulawesi sebagai pelajaran berharga. Ia meminta unsur Forkopimda lebih proaktif menjalin komunikasi, baik melalui pertemuan formal maupun informal.
Selain itu, Tito meminta pemerintah daerah mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Ia mendorong kepala daerah memberikan dukungan penuh, termasuk alokasi anggaran yang memadai agar FKUB mampu menjalankan fungsi deteksi dini dan komunikasi antarumat beragama dengan efektif.
Untuk mencegah gangguan keamanan, pemerintah daerah juga diminta mengaktifkan Tim Penanganan Konflik Sosial (TPKS). Tito menegaskan bahwa setiap kerusuhan biasanya didahului oleh tanda-tanda yang dapat dideteksi sejak dini.
“Tidak ada kerusuhan yang terjadi seketika, pasti melalui proses. Di tengah proses itulah kita harus melakukan pencegahan agar konflik tidak meluas,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta jajaran kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Sulawesi.
