JAKARTA – Krisis geopolitik yang terus memanas di Selat Hormuz kini menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi global. Empat lembaga internasional—IMF, Bank Dunia, IEA, dan WTO—dalam pernyataan bersama memperingatkan bahwa konflik tersebut berdampak luas terhadap rantai pasok energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi dunia.
Krisis ini menyebabkan pasokan minyak global menyusut drastis dengan rekor kecepatan tinggi. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran akan terjadinya lonjakan harga bahan bakar dan pupuk yang akan menghantam negara-negara rentan, serta mengancam keamanan pasokan energi bagi negara-negara di Belahan Bumi Utara menjelang puncak permintaan musim panas.
Keempat lembaga tersebut menyatakan akan terus memantau situasi dan menyelaraskan langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi global. Saat ini, ketegangan di kawasan tersebut semakin meningkat menyusul blokade yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran pascagagalnya perundingan di Islamabad.
Di sisi lain, Iran secara resmi mengklaim telah menetapkan kendali permanen atas jalur pelayaran di Selat Hormuz. Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menegaskan bahwa pengelolaan selat tersebut kini sepenuhnya mengikuti aturan dan mekanisme internal Iran, dan bukan lagi bersifat sementara.
“Negara-negara kawasan harus menerima kenyataan ini dan bertindak sesuai dengan aturan Iran,” ujar Azizi.
Menanggapi klaim tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan Iran atau negara mana pun memonopoli jalur perairan strategis tersebut. Trump menegaskan bahwa Selat Hormuz harus tetap menjadi perairan internasional yang terbuka bagi semua pihak.
“Kami akan mengawasinya, tetapi tidak ada satu pun pihak yang akan mengendalikannya,” tegas Trump dalam rapat kabinet baru-baru ini.
Sebagai respons atas ketegangan ini, Angkatan Laut AS telah memblokade lalu lintas maritim yang keluar-masuk pelabuhan Iran sejak pertengahan April lalu. Meski demikian, Washington memastikan bahwa kapal-kapal non-Iran tetap memiliki kebebasan melintas selama tidak tunduk pada pungutan yang direncanakan oleh pihak Teheran.
Hingga saat ini, belum ada kebijakan resmi mengenai pungutan tersebut dari pemerintah Iran. Operasi militer bertajuk *Project Freedom* yang sempat digagas AS untuk membantu kapal-kapal di kawasan tersebut pun sempat ditunda guna memberi ruang bagi upaya negosiasi diplomatik dengan Teheran.
