JAKARTA – Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) memperingatkan bahwa kondisi fiskal nasional kini berada dalam fase kritis. Ambisi pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi tinggi dinilai berbenturan dengan realitas beban utang yang mencapai rekor tertinggi dalam sejarah modern Republik.
Senior analis ISEAI, Ronny P. Sasmita, menyoroti tren kenaikan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus meningkat secara persisten. Proyeksi rasio utang pada 2026 diperkirakan menyentuh angka 41,3 hingga 41,5 persen.
Meski pemerintah berargumen bahwa angka tersebut masih di bawah batas legal 60 persen sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, ISEAI menilai terjadi eskalasi yang mengkhawatirkan. Pada akhir 2024, rasio utang berada di level 39,2 persen, yang berarti terjadi lonjakan lebih dari 200 basis poin dalam waktu kurang dari dua tahun.
Hingga akhir 2025, total nominal utang pemerintah pusat tercatat menembus Rp 9.637,9 triliun. Angka ini diprediksi terus merangkak naik hingga menyentuh Rp 10 ribu triliun pada pertengahan 2026.
Kenaikan utang ini dinilai sebagai pergeseran struktural kebijakan belanja negara yang mulai melampaui kapasitas penerimaan. Akibatnya, pemerintah semakin bergantung pada likuiditas perbankan domestik melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Dominasi SBN domestik memang memberikan perlindungan dari risiko nilai tukar, namun kebijakan ini memicu ancaman *crowding out* atau penyempitan ruang bagi sektor swasta untuk mendapatkan pembiayaan. Situasi ini diperparah oleh defisit anggaran yang melebar dari 2,8 persen menjadi 2,9 persen dari PDB.
ISEAI mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen yang diproyeksikan pada 2026 cenderung bersifat *debt-driven* atau digerakkan oleh utang, bukan berbasis pada peningkatan produktivitas riil atau investasi swasta yang mandiri.
Tantangan ekonomi kian berat dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp 17 ribu per dolar AS pada April 2026. Kondisi tersebut seketika membengkakkan beban pokok dan bunga utang luar negeri.
Selain itu, tekanan fiskal terlihat dari menyusutnya cadangan devisa, yang turun dari US$ 156,5 miliar menjadi US$ 154,6 miliar. Hal ini menandakan adanya beban berat dalam menjaga stabilitas nilai tukar di tengah kewajiban pembayaran utang luar negeri yang terus meningkat.
Secara keseluruhan, keseimbangan primer anggaran negara pun tercatat masih berada di zona negatif, dengan proyeksi memburuk dari minus 0,5 persen menjadi minus 0,6 persen dari PDB pada 2026.
