Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memberikan dukungan penuh terhadap program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Papua yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Program ini dinilai menjadi solusi krusial untuk mengatasi tingginya angka kebutuhan hunian layak bagi masyarakat di Bumi Cendrawasih.
Dukungan tersebut disampaikan Tito usai memimpin Rapat Persiapan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di enam provinsi wilayah Papua, yang berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
“Menteri PKP memiliki program yang sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah. Untuk program bedah rumah saja, dialokasikan minimal 21 ribu unit bagi wilayah Papua,” ujar Tito melalui keterangan resmi.
Menurut mantan Kapolri ini, inisiatif Kementerian PKP tersebut merupakan terobosan masif yang belum pernah dilakukan sebelumnya, termasuk adanya program khusus untuk daerah perbatasan. Ia menegaskan, skala program ini akan sulit direalisasikan jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Mengingat wilayah Papua kini terdiri dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota, Tito menyoroti besarnya beban anggaran jika ditanggung oleh pemerintah daerah.
“Jika 21 ribu unit dibagi ke 42 kabupaten/kota, berarti ada sekitar 500 unit per daerah. Bayangkan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan APBD masing-masing kabupaten/kota jika harus menanggungnya sendiri,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait, atas komitmennya dalam mempercepat pemerataan infrastruktur hunian di Tanah Papua.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada renovasi rumah. Kementerian PKP juga menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung bagi masyarakat Papua, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan rumah subsidi.
“Selain itu, ada tiga kawasan kumuh yang akan diperbaiki, yakni di Papua Induk (Jayapura), Papua Selatan, dan Sorong. Program ini dirancang masif untuk memberi dampak luas bagi masyarakat,” kata Maruarar.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, serta para gubernur dan perwakilan dari wilayah Papua.
