Padang – Penerapan sistem digitalisasi oleh PT Pertamina Patra Niaga di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dinilai efektif memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Sistem ini diklaim mampu meminimalisir potensi penyimpangan di lapangan secara signifikan. Manager SPBU 14.252.516 Bungus, Amri Rajanista, menjelaskan saat ini dispenser pengisian tidak dapat beroperasi tanpa adanya barcode resmi dari konsumen.
Barcode tersebut diterbitkan oleh dinas terkait bagi kelompok pengguna khusus, seperti nelayan, petani, dan pelaku usaha perdagangan.
“Dengan sistem ini, penyaluran BBM bersubsidi sudah berbasis data dan terkontrol. Tanpa barcode, pengisian tidak bisa dilakukan,” ujar Amri, Minggu (12/4).
Selain pembatasan melalui barcode, pengawasan juga diperkuat dengan pemasangan CCTV yang terhubung langsung secara daring ke BPH Migas dan Pertamina.
Hal ini memungkinkan pemantauan aktivitas di SPBU dilakukan secara real-time. Seluruh stok BBM dalam tangki pendam SPBU kini juga telah terintegrasi secara digital dengan sistem Pertamina.
Integrasi ini memungkinkan setiap pergerakan distribusi dan penjualan terpantau akurat, termasuk deteksi dini terhadap transaksi yang tidak wajar.
Dari sisi internal, Amri menegaskan bahwa seluruh staf, mulai dari operator hingga manajer, terikat kontrak kerja yang ketat. Pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam penyaluran BBM bersubsidi akan berujung pada sanksi tegas, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Tidak ada toleransi untuk pelanggaran berat. Semua sudah diatur dalam kontrak kerja,” tegasnya.
Menanggapi isu dugaan penjualan BBM yang tidak sesuai SOP di wilayah Bungus, Amri menilai tuduhan tersebut hanya bersifat opini pribadi tanpa didukung fakta.
Ia pun mengingatkan bahwa penyebaran opini negatif tanpa dasar dapat berdampak serius.
Menurutnya, jika tuduhan tak berdasar terus berkembang, pemilik SPBU di Sumatera Barat bisa saja mengambil sikap untuk tidak lagi menyalurkan BBM bersubsidi. Hal ini dikhawatirkan justru merugikan masyarakat luas dan memicu inflasi di daerah .
