JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di hadapan massa buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1 Mei 2026). Di tengah pidatonya, Prabowo sempat melempar tanya kepada para buruh mengenai manfaat program tersebut bagi masyarakat.
Pertanyaan Prabowo tidak disambut dengan jawaban seragam. Sebagian massa menyatakan setuju, sementara sebagian lainnya merespons dengan ketidaksetujuan. Menanggapi hal tersebut, Prabowo tetap menekankan bahwa MBG merupakan langkah krusial pemerintahannya untuk mengatasi masalah stunting pada anak-anak.
Menurut Prabowo, pemenuhan gizi yang baik melalui program ini sangat diperlukan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dengan optimal. Selain dampak kesehatan, ia meyakini MBG mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Ia menjelaskan bahwa permintaan stabil terhadap bahan pangan seperti daging, telur, susu, dan ikan akan menghidupkan sektor pertanian dan memberikan penghasilan lebih bagi para petani.
Saat ini, pemerintahan Prabowo terus mempercepat realisasi proyek MBG yang ditargetkan menjangkau 82 juta penerima manfaat. Program ini merupakan janji kampanye unggulan Prabowo sejak Pilpres 2024.
Namun, program ambisius tersebut kini menuai sorotan dari sejumlah ekonom terkait kondisi fiskal negara. Beberapa pakar mendesak pemerintah untuk memangkas anggaran MBG guna menjaga APBN dari risiko defisit di tengah upaya efisiensi anggaran kementerian dan lembaga.
Guru Besar IPB University, Didin Damanhuri, menyarankan agar anggaran MBG yang dipatok sebesar Rp335 triliun difokuskan hanya pada wilayah dengan tingkat stunting dan gizi buruk tinggi. Menurut hitungannya, langkah efisiensi ini dapat menekan anggaran hingga kisaran Rp40-50 triliun, sehingga sisa dana dapat dialihkan untuk menjaga stabilitas APBN dan kebutuhan pembangunan lainnya.
Pandangan serupa disampaikan oleh ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai pemangkasan MBG adalah opsi paling realistis untuk memberikan sentimen positif bagi pelaku pasar. Langkah ini dinilai krusial mengingat lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings, sebelumnya telah menyoroti potensi pembengkakan belanja APBN akibat realisasi program tersebut.
