JAKARTA – Pemerintah Indonesia mulai menjajaki rencana impor minyak mentah dari Rusia dengan total volume mencapai 150 juta barel. Langkah ini diambil untuk memastikan ketahanan energi nasional hingga akhir 2026 mendatang.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa rencana tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin pada 13 April lalu. Saat ini, skema kerja sama tersebut masih dalam tahap negosiasi awal.
Pemerintah tengah mematangkan instrumen regulasi untuk menentukan pihak yang akan mengeksekusi pengadaan minyak tersebut. Terdapat dua opsi yang sedang dikaji, yakni penunjukan langsung melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau melalui skema Badan Layanan Umum (BLU).
Yuliot menjelaskan, pemilihan skema ini krusial karena berkaitan dengan mekanisme pembiayaan dan pengadaan. Berbeda dengan mekanisme tender BUMN pada umumnya, kerja sama dengan Rusia ini direncanakan melalui skema *government to government* (G2G).
Lebih lanjut, minyak impor tersebut tidak hanya akan diserap oleh Pertamina. Pemerintah berencana mendistribusikannya untuk kebutuhan sektor industri, kegiatan pertambangan, hingga bahan baku industri petrokimia dalam negeri.
Mengingat keterbatasan kapasitas penyimpanan minyak (*oil storage*) di dalam negeri, pengiriman minyak dari Rusia akan dilakukan secara bertahap. Yuliot memastikan komitmen impor ini mencakup dua komoditas utama, yakni minyak mentah (*crude*) dan LPG.
Meski begitu, untuk komoditas LPG, pemerintah belum menetapkan volume impor yang pasti. Saat ini, fokus pemerintah masih tertuju pada penyusunan regulasi yang tepat untuk menjamin kelancaran pasokan energi tersebut.
