JAKARTA – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dunia ke level tertinggi sejak 2022. Pada perdagangan Kamis (30/4/2026), kontrak berjangka minyak mentah Brent sempat menyentuh angka US$ 120,94 per barel, sebelum akhirnya ditutup pada level US$ 113 per barel.
Kenaikan harga ini dipicu oleh memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Rencana pengerahan militer yang diinstruksikan Presiden AS Donald Trump, ditambah dengan blokade laut terhadap Iran, memicu kekhawatiran pelaku pasar akan adanya gangguan pasokan energi global.
Data Trading Economics menunjukkan bahwa tekanan harga diperparah oleh penurunan stok minyak di Amerika Serikat secara signifikan. Di sisi lain, volume ekspor minyak melonjak hingga menembus 6 juta barel per hari, yang mengindikasikan semakin ketatnya pasokan di tengah terganggunya jalur distribusi energi dunia.
Dampak kenaikan harga global ini langsung dirasakan di dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat Indonesian Crude Price (ICP) periode Maret 2026 mencapai US$ 102,26 per barel. Angka ini melonjak tajam sebesar US$ 33,47 dibanding Februari 2026 yang berada di posisi US$ 68,79 per barel.
Harga tersebut kini melampaui jauh asumsi APBN 2026 yang dipatok sebesar US$ 70 per barel. Direktur Jenderal Migas ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa kenaikan harga ini tidak lepas dari eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengancam Selat Hormuz, jalur distribusi vital bagi 20 persen pasokan minyak dunia.
Lonjakan ini memberikan tekanan berat terhadap anggaran negara. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengungkapkan bahwa setiap kenaikan US$ 1 per barel berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi hingga Rp 10,3 triliun.
Ekonom Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai pemerintah kini berada dalam posisi yang dilematis. Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menahan harga BBM bersubsidi yang akan membengkak APBN, atau menaikkan harga yang berisiko memicu lonjakan inflasi.
Menurut Fahmy, beban ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah karena konsumsi BBM bersubsidi masyarakat, terutama Pertalite dan solar, saat ini sangat tinggi.
