NGANJUK – Presiden Prabowo Subianto mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Meski demikian, ia menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan program tersebut demi membantu masyarakat kecil.
Prabowo menyatakan bahwa program MBG, yang disandingkan dengan proyek Koperasi Merah Putih, merupakan pilar utama perekonomian di masa pemerintahannya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa tantangan dalam pelaksanaan di lapangan masih cukup besar.
“Bahwa banyak masalah iya, bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan,” ujar Prabowo saat kunjungan kerja di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (26/5/2026).
Presiden menyoroti pentingnya integritas bagi para pejabat pengelola program. Ia menegaskan tidak akan segan mencopot oknum pimpinan yang terbukti menyalahgunakan wewenang terkait dana program tersebut.
Menurut Prabowo, dorongan untuk melanjutkan program ini datang langsung dari masyarakat bawah. Ia mengaku sering mendengar aspirasi dari para petani dan rakyat kecil yang merasa sangat terbantu dengan pemberian nutrisi bagi cucu dan keluarga mereka.
Untuk mengoptimalkan pengawasan dan kualitas layanan, pemerintah berencana meresmikan *National Command Center* Program Makan Bergizi Gratis pada pertengahan Mei 2026.
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Bidang Pangan, Nani Hendiarti, menjelaskan bahwa pusat komando tersebut akan menjadi kendali utama pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia.
“Rencananya *launching* pada 17 Mei. *Command center* ini untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan terkait,” jelas Nani, Minggu (27/4/2026).
Kehadiran pusat komando ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola program serta meningkatkan kualitas layanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kemenko Pangan juga berupaya memastikan target intervensi gizi dapat tercapai dengan standar keamanan pangan yang lebih ketat.
Sebagai langkah perbaikan, pemerintah saat ini telah menghentikan sementara operasional ribuan SPPG yang dinilai bermasalah. Langkah tegas ini diambil menyusul adanya laporan mengenai fasilitas yang tidak higienis hingga insiden keracunan di sejumlah titik layanan.
