Majalengka – Rencana pemerintah untuk menyulap Bandara Kertajati menjadi pusat perawatan atau *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO) pesawat angkut Hercules C-130 se-Asia memicu kekhawatiran terkait risiko keamanan nasional. Meski menjanjikan keuntungan finansial, proyek kerja sama dengan Amerika Serikat ini dinilai memiliki dimensi strategis yang perlu dikaji secara mendalam.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa tawaran tersebut datang langsung dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth. Dalam tawaran tersebut, pihak AS menyatakan kesiapannya untuk menanggung seluruh biaya pembangunan fasilitas pemeliharaan pesawat militer tersebut di Indonesia.
“Beliau menawarkan agar pemeliharaan C-130 di seluruh Asia dipusatkan di Indonesia atas biaya mereka. Presiden kemudian mengarahkan untuk menggunakan Kertajati,” ujar Sjafrie dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI baru-baru ini.
Pakar penerbangan dari Aviatory Indonesia, Ziva Narendra, memperingatkan bahwa Bandara Kertajati saat ini beroperasi penuh dengan konsep penerbangan sipil. Menurutnya, bandara tersebut belum memiliki kapasitas pertahanan maupun infrastruktur militer yang memadai untuk mengawasi aktivitas personel militer asing.
Ziva menyoroti bahwa lebih dari 90 persen populasi Hercules di dunia merupakan varian spesifikasi militer. Jika Kertajati menjadi “bengkel internasional” pesawat tersebut, maka akan ada arus masuk personel atau kontraktor militer asing yang sangat besar ke wilayah Jawa Barat.
“Ada risiko keamanan nasional di sana. Jika bandara sipil digunakan untuk aktivitas aset militer, akan ada risiko ‘bocor halus’ yang harus diwaspadai,” kata Ziva. Ia menyarankan pemerintah menggunakan pangkalan udara yang sudah ada seperti Halim Perdanakusuma atau pangkalan TNI AU lainnya yang memiliki pengawasan militer yang jelas.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta pemerintah tidak hanya melihat proyek ini dari sisi industri penerbangan biasa. Ia menekankan pentingnya menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif agar fasilitas tersebut tidak dipersepsikan sebagai pangkalan militer AS di Indonesia.
“Aspek kepentingan strategis militer AS sangat kuat dalam rencana ini karena tawaran datang dari Menteri Pertahanan mereka, bukan dari pabrikan pesawat sebagai kerja sama industri murni. Pemerintah harus memastikan adanya manfaat nyata bagi industri pertahanan nasional kita,” tegas TB Hasanuddin.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa pembahasan proyek ini masih berada di tahap awal. Ia membantah bahwa rencana pengembangan MRO di Kertajati bertujuan untuk membangun pangkalan militer asing.
Rico menjelaskan bahwa pemilihan Bandara Kertajati didasari oleh ketersediaan lahan yang sangat luas dan fasilitas pendukung penerbangan yang sudah memadai. Pemerintah memandang kerja sama ini strategis untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan serta mendukung logistik penerbangan nasional.
Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sendiri merupakan salah satu bandara terbesar di Indonesia yang diresmikan pada 2018. Meski memiliki fasilitas lengkap, bandara ini sempat mengalami tantangan besar dalam menarik penumpang karena kendala lokasi dan konektivitas.
Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya menghidupkan kembali aktivitas bandara tersebut melalui berbagai skema, mulai dari pembukaan rute internasional, layanan penerbangan haji dan umrah, hingga pengembangan kawasan industri di sekitar bandara.
