JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional pasca-insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam. Kecelakaan tragis yang menelan 16 korban jiwa tersebut menjadi momentum krusial untuk membenahi infrastruktur jalur dan sistem persinyalan.
Dalam Diskusi Forum Dialektika di Gedung DPR RI, Kamis (30/4), Sudjatmiko menyoroti matinya sinyal merah yang memicu terjadinya tabrakan. Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan jalur *double-double track* pada lintas Bekasi-Cikarang agar pelayanan kereta jarak jauh dan Commuter Line tidak bercampur dalam satu jalur yang sama.
Pentingnya Modernisasi Sistem dan Pengamanan
Politikus PKB ini menyoroti kerentanan perlintasan sebidang yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan. Ia menjelaskan bahwa Presiden telah menginstruksikan percepatan penggantian perlintasan sebidang dengan anggaran mencapai Rp4 triliun.
Untuk penanganan jangka pendek, Sudjatmiko mengusulkan pemasangan teknologi monitor visual di kabin masinis. Sistem ini memungkinkan masinis memantau kondisi rel hingga jarak 1.000 hingga 2.000 meter melalui CCTV yang terintegrasi di setiap perlintasan dan stasiun. Hal ini dinilai krusial agar masinis dapat mengambil keputusan pengereman lebih dini, terutama saat melaju dengan kecepatan 60 hingga 100 km/jam.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya menempatkan petugas bersertifikat di titik-titik perlintasan rawan serta penambahan rambu peringatan yang memadai.
Evaluasi Jangka Menengah dan Panjang
Pada tahap menengah, Sudjatmiko mendorong audit komprehensif terhadap sistem keselamatan nasional. Ia menyoroti kondisi fisik perlintasan sebidang yang sering rusak akibat beban kendaraan, sehingga membahayakan pengguna jalan.
Sementara untuk solusi jangka panjang, ia menekankan perlunya percepatan pembangunan *flyover* dan *underpass*, terutama di wilayah dengan frekuensi kereta api tinggi seperti Jabodetabek yang melintas setiap lima menit.
“Jika frekuensi kereta sudah sangat tinggi, tidak ada cara lain selain membangun *flyover* atau *underpass*. Penutupan perlintasan ilegal juga harus menjadi penekanan utama,” tegasnya.
Ia menyimpulkan bahwa insiden ini bukan sekadar kelalaian individu, melainkan cermin perlunya pembenahan sistem transportasi yang lebih modern. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas mutlak dalam kebijakan transportasi nasional ke depan.
