JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan intervensi yang dilakukan mantan anggota Komisi V DPR RI, Sudewo, dalam proses lelang proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, Sudewo diduga mengatur jalannya lelang di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya, Jawa Timur. Praktik tersebut disinyalir melibatkan Harno Trimadi serta sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Pengaturan lelang di BTP Jawa Timur diduga dilakukan oleh SDW bersama Harno Trimadi dan Pejabat Pembuat Komitmen,” kata Budi melalui keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).
Selain mengusut intervensi lelang, penyidik KPK tengah mendalami aliran dana suap yang diduga diterima Sudewo melalui orang kepercayaannya. Keterangan ini diperkuat dari pemeriksaan sejumlah saksi, di antaranya Komisaris PT Mataram Inti Konstruksi Nur Widayat, pegawai BTP Kelas I Surabaya Helmi Setiawan, serta pihak swasta dari PT Surya Kencana Baru, Moch Sjawal Hidayat.
Penyidikan kasus korupsi proyek jalur kereta api ini kembali diintensifkan setelah KPK menangkap Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Pati, Jawa Tengah, pada 19 Januari 2026. Sudewo saat ini menyandang status tersangka dalam dua perkara berbeda, yakni kasus suap dan gratifikasi pemerasan calon perangkat desa serta kasus korupsi proyek jalur kereta api DJKA.
Budi menegaskan bahwa keterlibatan Sudewo dalam kasus ini berkaitan dengan posisinya sebagai legislator di Komisi V DPR RI yang menjadi mitra kerja Kementerian Perhubungan. Padahal, semestinya Sudewo menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek-proyek di kementerian tersebut.
“Perkara ini bukan terkait jabatannya sebagai Bupati Pati, melainkan saat yang bersangkutan menjabat anggota Komisi V DPR RI. Kami menemukan dugaan aliran uang dari proyek pembangunan di DJKA pada sejumlah titik kepada saudara SDW,” jelas Budi.
Temuan tersebut, lanjut Budi, telah dikonfirmasi melalui keterangan para saksi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa lainnya dalam perkara yang sama. Hingga kini, KPK terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dalam praktik rasuah di DJKA tersebut.
