JAKARTA – Tekanan ekonomi global yang memicu kenaikan harga barang dan penurunan daya beli kini memaksa masyarakat hingga pemerintah untuk menerapkan “mode bertahan” atau *survival mode*. Kondisi ini mencerminkan tantangan berat yang dihadapi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global yang semakin menguat.
Di tingkat masyarakat, realitas pahit ini sudah dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan pekerja. Dwiki, seorang pemilik toko kacamata di Solo, terpaksa menggadaikan sertifikat rumah demi mempertahankan modal usaha setelah penjualannya merosot hingga 50%. Ia kini memangkas habis pengeluaran non-prioritas agar tetap bisa bertahan hidup.
Nasib serupa dialami Paijan, seorang pedagang bakso di Solo. Kenaikan harga bahan baku seperti daging dan plastik, berbanding terbalik dengan omzet penjualannya yang anjlok. Untuk menutupi defisit operasional, ia terpaksa berutang guna membayar cicilan, sembari menekan pengeluaran pribadi dengan hanya mengonsumsi dagangannya sendiri.
Di Gianyar, Bali, beban serupa ditanggung oleh Desak Putu Sri Ratna Juwita. Pendapatan ganda dari pekerjaan di kafe dan spa tak lagi cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga serta cicilan rumah. “Selain berhemat, saya mencari pekerjaan sampingan apa pun yang bisa dikerjakan,” ujarnya.
Pemerintah Masuk Mode Survival
Menyikapi gejolak ekonomi, pemerintah melalui menteri terkait secara resmi menyatakan bahwa negara kini berada dalam “mode bertahan”. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan global.
Pemerintah menegaskan tidak ada ruang untuk bersantai. Strategi yang dijalankan meliputi pembentukan satuan tugas untuk mengamankan anggaran, efisiensi fiskal, serta pembenahan tata kelola sumber daya alam. Fokus utama tetap pada pembangunan infrastruktur dan ketahanan energi guna memastikan target pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
Kritik Pakar Ekonomi
Pernyataan pemerintah mengenai “mode bertahan” menuai beragam respons dari para ekonom. Ekonom dari Universitas Padjadjaran, Titik Anas, menilai pengakuan pemerintah sebagai langkah awal yang baik untuk bersikap lebih bijaksana dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Titik, pemerintah perlu lebih disiplin dengan memangkas program yang belum teruji efektivitasnya. “Pemerintah harus memastikan belanja yang dikeluarkan benar-benar berdampak, termasuk menyediakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang daya belinya tergerus,” jelasnya.
Namun, kritik lebih tajam datang dari Direktur Riset Bright Institute, Andri Perdana. Ia menilai label “mode bertahan” hanya bersifat normatif tanpa disertai restrukturisasi anggaran yang nyata. Ia menyoroti kontradiksi antara narasi efisiensi dengan munculnya program-program berisiko tinggi yang menyedot anggaran besar, seperti rekrutmen manajer untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Senada dengan itu, Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menganggap penerapan mode bertahan pemerintah saat ini tidak konsisten. Menurutnya, tindakan pemerintah justru cenderung ekspansif dan berisiko tinggi di saat seharusnya melakukan penghematan.
Proyeksi Ekonomi ke Depan
Tantangan ekonomi Indonesia semakin kompleks seiring melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.300 per dolar AS, jauh di atas asumsi APBN. Ruang fiskal pun dinilai semakin sempit akibat beban utang dan belanja yang eksesif.
Sejumlah lembaga internasional maupun nasional telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi akan melambat di angka 4,7%, sementara INDEF memproyeksikan angka 5% untuk tahun 2026. Di tengah ketidakpastian ini, ketahanan konsumsi rumah tangga yang menyumbang 90% perekonomian nasional akan menjadi penentu utama apakah Indonesia mampu melewati badai ekonomi global dengan selamat.
