JAKARTA – PDIP menyoroti tindakan sejumlah personel TNI yang membubarkan kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter berjudul *Pesta Babi* di berbagai daerah. Partai berlambang banteng ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengekspresikan diri dan menikmati karya seni.
Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menilai pelarangan tersebut justru kontraproduktif. Menurutnya, tindakan represif militer hanya akan memicu rasa penasaran masyarakat untuk menonton film karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale tersebut.
“Memaksa larangan untuk tidak menonton justru memicu kuat rasa penasaran publik untuk menyaksikan film ini,” ujar Andreas, Sabtu (16/5/2026).
Andreas juga mengkritik alasan militer yang melarang penayangan film tersebut karena dianggap provokatif dan tidak memiliki sertifikat lulus sensor. Ia khawatir jika film tersebut nantinya justru mendapatkan apresiasi internasional, langkah pembubaran di dalam negeri akan menjadi preseden yang memalukan bagi Indonesia.
Di sisi lain, Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Tri Purwanto, menjelaskan bahwa TNI mengambil langkah tersebut untuk mencegah penyebaran narasi visual yang dinilai tendensius. Menurutnya, film tersebut tidak memiliki izin sensor resmi dan berpotensi membenturkan masyarakat dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Film ini berpotensi memicu kesalahpahaman dan mengganggu keharmonisan sosial masyarakat,” tegas Tri.
TNI berpendapat bahwa stabilitas keamanan di Papua harus menjadi prioritas, terutama di tengah berlangsungnya proyek pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Tri menambahkan, Kodam XVII/Cenderawasih akan terus memantau situasi demi menjaga ketertiban umum.
Dalam pengawasan tersebut, TNI menyatakan akan merangkul tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta pemuda untuk memastikan ruang diskusi tetap berjalan secara edukatif dan legal.
Sebagai informasi, film dokumenter berdurasi 90 menit ini menyoroti dampak ekspansi lahan dan industri di Papua. Film tersebut mengangkat isu hilangnya hutan adat, pangan tradisional, serta kedaulatan warga lokal di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, sembari menyoroti keterlibatan militer dalam proyek-proyek pembangunan di wilayah tersebut.
