PADANG – Inggris dan Prancis sepakat memimpin misi militer internasional guna mengamankan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Keputusan ini diambil Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, usai menghadiri KTT internasional mengenai keamanan maritim yang diselenggarakan oleh pemerintah Prancis.
Starmer menjelaskan bahwa misi multinasional ini bersifat defensif dan damai. Fokus utamanya adalah menjamin kelancaran pelayaran komersial serta mendukung operasi pembersihan ranjau di perairan strategis tersebut.
“Bersama Prancis, Inggris akan memimpin misi multinasional untuk melindungi kebebasan navigasi segera setelah kondisi memungkinkan,” ujar Starmer, Sabtu (18/4).
Sejauh ini, lebih dari belasan negara menyatakan kesediaan untuk mengirimkan peralatan militer mereka guna mendukung misi tersebut, menyusul gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat. Sebagai langkah konkret, perwakilan kementerian pertahanan dari negara-negara partisipan dijadwalkan akan mengadakan pertemuan di London pada pekan depan.
Starmer menegaskan bahwa Selat Hormuz harus segera dibuka kembali bagi lalu lintas internasional tanpa adanya pungutan maupun pembatasan akses.
Ketegangan di wilayah tersebut meningkat sejak 13 April lalu, ketika Angkatan Laut AS melakukan blokade terhadap lalu lintas maritim yang keluar-masuk pelabuhan Iran. Selat Hormuz merupakan jalur vital yang melayani sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair dunia. Washington sendiri memberikan pengecualian bagi kapal non-Iran untuk melintas, selama tidak membayar pungutan kepada Teheran.
Gejolak di Selat Hormuz berakar dari eskalasi konflik yang terjadi sejak 28 Februari, saat AS dan Israel melancarkan serangan ke wilayah Iran. Aksi tersebut kemudian dibalas oleh Iran dengan menargetkan sejumlah fasilitas militer AS dan wilayah Israel.
Situasi keamanan yang tidak menentu membuat banyak negara di kawasan tersebut memutuskan untuk menutup sebagian atau seluruh ruang udara mereka sebagai langkah antisipasi terhadap risiko serangan rudal maupun pesawat nirawak.
