Jakarta – Tren penghimpunan dana di pasar modal Indonesia masih menunjukkan gairah tinggi, dengan skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *rights issue* menjadi pilihan utama bagi banyak emiten. Hingga 17 April 2026, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat tiga perusahaan telah merealisasikan *rights issue* dengan nilai total mencapai Rp3,75 triliun.
Sejumlah perusahaan tercatat kini tengah berproses, mulai dari yang baru mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga yang telah menerbitkan prospektus resmi. Langkah ini diambil emiten sebagai strategi memperkuat permodalan tanpa menambah beban kewajiban keuangan.
PT Asuransi Digital Bersama Tbk (YOII) menjadi salah satu emiten yang tengah memacu aksi ini. Setelah mendapat restu RUPS pada 15 April 2026, YOII berencana menerbitkan 684,93 juta saham baru dengan harga Rp100 per lembar, sehingga berpotensi meraup dana segar Rp68,49 miliar.
Sekretaris Perusahaan Asuransi Digital Bersama, Rahmat Dwiyanto, menjelaskan bahwa *rights issue* adalah mekanisme paling optimal untuk memenuhi persyaratan ekuitas berdasarkan POJK 23/2023. Menurutnya, pendanaan melalui pinjaman akan menambah liabilitas yang membebani neraca perusahaan, sedangkan *rights issue* mampu memperkuat permodalan secara berkelanjutan tanpa risiko keuangan tambahan.
Langkah serupa juga diambil PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO). Pasca-RUPSLB pada 8 April 2026, RMKO membidik dana sebesar Rp159,99 miliar melalui penerbitan 457,14 juta saham baru. Direktur Keuangan RMKO, Elbert, mengungkapkan bahwa *rights issue* dipilih untuk menjaga fleksibilitas arus kas, mengingat pinjaman bank atau obligasi kerap membatasi ruang gerak operasional perusahaan melalui beban bunga dan klausul perjanjian (*covenant*).
Selain *rights issue*, obligasi juga menjadi opsi pendanaan yang populer. Data BEI per 17 April 2026 mencatat ada 52 emisi obligasi dari 35 penerbit dengan nilai total Rp57,16 triliun. PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) menjadi contoh emiten yang melirik kedua instrumen tersebut.
TOBA baru saja memperoleh persetujuan pemegang saham untuk menerbitkan sekitar 1,39 miliar saham baru guna mendukung ekspansi di sektor energi terbarukan, pengolahan limbah, dan kendaraan listrik. Secara bersamaan, TOBA juga menyiapkan penerbitan obligasi sebesar Rp175 miliar dengan kupon tetap 9% per tahun yang dijadwalkan meluncur pada awal Mei 2026.
SVP Corporate Finance & Investor Relations TBS Energi Utama, Mirza Hippy, menegaskan bahwa perusahaan secara konsisten mengevaluasi opsi pendanaan terbaik guna mendukung transisi energi hijau. Ia menekankan bahwa rencana *rights issue* memberikan ruang strategis bagi perusahaan untuk memperkuat struktur keuangan saat dibutuhkan.
Menanggapi fenomena ini, pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy, menilai *rights issue* memang lebih menguntungkan bagi emiten karena tidak menambah beban bunga dan memperbaiki rasio keuangan perusahaan.
“Dari sisi neraca, langkah ini memperbaiki *leverage* dan meningkatkan *free float* saham. Selain itu, jika perusahaan memilih *rights issue* dibandingkan berutang, ini bisa menjadi sinyal bahwa manajemen menilai harga saham mereka saat ini sedang berada di level yang baik,” jelas Budi.
Meski demikian, Budi mengingatkan bahwa meski terlihat lebih ringan, mekanisme *rights issue* tetap memiliki biaya implisit berupa dilusi kepemilikan bagi pemegang saham lama. Namun, kepastian pendanaan menjadi jauh lebih tinggi jika emiten telah memiliki pembeli siaga (*standby buyer*) atau dukungan dari pemegang saham pengendali.
