Moskow – Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyepakati penguatan kerja sama strategis di bidang ekonomi dan energi setelah melakukan pertemuan empat mata selama tiga jam di Istana Kremlin, Senin (13/4). Kerja sama jangka panjang ini difokuskan pada ketahanan energi migas serta hilirisasi, menyusul ketidakpastian geopolitik global yang kian dinamis.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin penting terkait sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain energi, kedua pemimpin juga sepakat meningkatkan kolaborasi dalam bidang antariksa, pertanian, industri, dan farmasi.
Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa peran Rusia sangat positif dalam merespons dinamika geopolitik saat ini. Oleh karena itu, konsultasi intensif dinilai krusial untuk menghadapi tantangan ke depan. Senada dengan hal tersebut, Presiden Putin menyambut baik peluang kemitraan baru, terutama setelah Indonesia resmi menjadi anggota BRICS.
Rencana pemerintah Indonesia untuk menjajaki impor minyak dari Rusia dinilai sebagai langkah strategis untuk menjamin stabilitas pasokan BBM nasional. Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, memandang keputusan tersebut masuk akal mengingat kapasitas produksi minyak Rusia yang besar di tengah kondisi krisis energi global dan terganggunya jalur perdagangan akibat konflik di Timur Tengah.
Namun, langkah ini memicu kekhawatiran dari sisi geopolitik. Dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati. Pasalnya, Rusia masih berada di bawah sanksi Uni Eropa terkait invasi ke Ukraina. Ia mewanti-wanti potensi Indonesia terkena sanksi turunan (*secondary sanction*) jika secara terbuka membeli minyak dari Rusia.
Selain itu, terdapat tantangan teknis mengenai apakah kilang di Indonesia mampu memproses minyak mentah jenis tertentu dari Rusia, serta risiko kerusakan kilang di Rusia akibat perang yang dapat mengganggu kontinuitas pasokan.
Kondisi ini diperparah oleh situasi di Selat Hormuz yang terblokade akibat konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Blokade tersebut memaksa Indonesia melakukan diversifikasi pasokan energi. Pengajar hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan, Kishino Bawono, menilai sikap hati-hati pemerintah dalam menjalin komunikasi dengan Iran didasari oleh kekhawatiran akan persepsi negatif dari rezim Amerika Serikat di bawah Donald Trump.
Hingga saat ini, publik masih menanti realisasi konkret dari komitmen kerja sama tersebut. Pasalnya, meski sudah beberapa kali dilakukan pertemuan tingkat tinggi, implementasi kesepakatan ekonomi yang telah disepakati sebelumnya dinilai masih perlu diuji efektivitasnya di lapangan. Pemerintah diharapkan mampu menimbang dengan cermat “pertukaran” atau barter yang mungkin diminta oleh Rusia sebagai syarat kerja sama energi tersebut, guna menghindari ketergantungan atau tekanan politik di kemudian hari.
