JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyoroti kontroversi pemutaran film dokumenter berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”. Ia meminta para pembuat film, mulai dari penulis skenario hingga produser, untuk memberikan klarifikasi mengenai makna di balik pemilihan judul tersebut.
Yusril menilai judul film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale itu berpotensi memicu multitafsir dan bersifat provokatif. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan instruksi untuk melarang kegiatan pemutaran film tersebut di sejumlah daerah.
“Kalau pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka serta bersedia memberikan penjelasan,” ujar Yusril melalui keterangan tertulis, Kamis (14/5/2026).
Menurut Yusril, kebebasan berekspresi di negara demokrasi Indonesia harus dibarengi dengan tanggung jawab moral kepada publik. Ia menekankan bahwa baik pemerintah maupun seniman tidak boleh berlindung di balik otoritas atau kebebasan berekspresi semata tanpa mau membuka ruang dialog.
Terkait substansi film yang mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan, Yusril menganggap kritik tersebut sebagai hal yang wajar. Ia justru mengimbau masyarakat untuk tidak bereaksi berlebihan dan membiarkan publik menonton serta mendiskusikan konten film tersebut secara kritis.
“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” tuturnya.
Film berdurasi 90 menit ini menyoroti dampak ekspansi lahan dan industri terhadap hilangnya hutan adat, pangan tradisional, serta kedaulatan warga lokal. Dokumenter ini mendokumentasikan perjuangan masyarakat adat di wilayah Merauke, Boven Digoel, hingga Mappi dalam merespons ekspansi proyek-proyek strategis di wilayah mereka.
