WASHINGTON DC – Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu kontroversi setelah mengunggah peta Venezuela yang diberi label sebagai “Negara Bagian ke-51” di platform Truth Social pada Selasa (12/5/2026). Unggahan tersebut memperlihatkan wilayah Venezuela dengan bendera Amerika Serikat, tepat saat Trump tengah melakukan perjalanan menuju Tiongkok.
Aksi provokatif ini muncul sehari setelah presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, secara tegas menyatakan bahwa negaranya tidak akan pernah bersedia menjadi bagian dari wilayah Amerika Serikat. Penegasan tersebut disampaikan Rodriguez di sela-sela sidang Mahkamah Internasional (ICC) di Den Haag terkait sengketa wilayah Essequibo.
“Kami akan terus membela integritas, kedaulatan, kemerdekaan, dan sejarah kami. Venezuela bukan koloni, melainkan negara yang merdeka,” ujar Rodriguez.
Sebelumnya, Trump sempat menyampaikan pernyataan kepada *Fox News* bahwa ia mempertimbangkan untuk menjadikan Venezuela sebagai negara bagian baru. Pernyataan itu selaras dengan klaim berulang Trump selama beberapa bulan terakhir yang merasa memiliki kendali atas kekayaan minyak di negara tersebut.
Hingga saat ini, Gedung Putih belum memberikan penjelasan resmi terkait konteks pernyataan Trump. Sebelumnya, mantan presiden AS tersebut juga pernah melontarkan komentar serupa mengenai Kanada.
Juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menolak memberikan detail rencana tersebut saat diwawancarai *Fox News*. Ia hanya menyebut bahwa Trump memang dikenal sebagai sosok yang tidak pernah menerima status quo, sembari memuji kerja sama antara pemerintahan Rodriguez dan AS.
Sejak menggantikan Nicolas Maduro yang diculik pasukan AS pada Januari lalu, Rodriguez memang telah menempuh kebijakan baru. Ia mulai mencairkan hubungan dengan Washington dan membuka kembali sektor pertambangan serta minyak Venezuela bagi perusahaan asing, terutama dari Amerika Serikat.
Meski demikian, situasi politik di dalam negeri tetap menuai kritik. Kelompok oposisi Venezuela terus mendesak pelaksanaan pemilihan umum. Saat ditanya mengenai kepastian pemilu pada 1 Mei lalu, Rodriguez hanya memberikan jawaban normatif bahwa hal tersebut akan dilaksanakan “suatu saat nanti”.
