JAKARTA – Pemerintah resmi memulai fase pemulihan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setelah masa tanggap darurat berakhir. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana memastikan, wilayah terdampak kini telah memasuki tahap transisi menuju pemulihan penuh.
Tito menjelaskan bahwa masa transisi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat hampir rampung, sementara Aceh memerlukan waktu sedikit lebih lama untuk menyelesaikan tahap tersebut. Kepastian ini disampaikan Tito usai menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Sejumlah layanan dasar di lokasi bencana dilaporkan telah kembali normal. Pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang kembali beroperasi, begitu pula dengan layanan rumah sakit di seluruh kabupaten terdampak. Meski beberapa puskesmas pembantu di tingkat desa masih dalam penanganan, pemerintah memastikan layanan kesehatan tetap berjalan.
Pasokan listrik, distribusi BBM, jaringan internet, hingga akses jalan dan jembatan nasional juga sudah berfungsi kembali. Bagi wilayah yang masih terisolasi akibat kerusakan infrastruktur jalan, pemerintah menyalurkan bantuan genset sebagai solusi sementara agar kebutuhan listrik masyarakat tetap terpenuhi.
Di sektor pendidikan, pemerintah memprioritaskan perbaikan fasilitas sekolah yang kondisinya belum ideal. Tito mengakui bahwa meski kegiatan belajar mengajar sudah berjalan 100 persen, pihaknya terus mempercepat rehabilitasi fisik bangunan sekolah agar siswa dapat belajar dengan layak.
Guna memastikan percepatan pemulihan, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran sebesar Rp10,6 triliun kepada tiga provinsi tersebut. Dana transfer daerah ini telah disalurkan secara bertahap selama tiga bulan, yakni Februari, Maret, dan April.
Saat ini, dana tersebut telah berada di kas pemerintah daerah. Pemerintah pusat terus melakukan pengawasan ketat agar alokasi dana tersebut tepat sasaran dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.
Selain dana transfer, dukungan juga mengalir dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Pertanian fokus menangani lahan pertanian, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertanggung jawab atas pembangunan hunian sementara serta penyaluran dana tunggu hunian.
Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah kini tengah menyusun rencana induk pemulihan yang akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Rencana ini menargetkan pemulihan menyeluruh selama tiga tahun hingga 2028.
“Jika sudah disetujui Bapak Presiden, maka akselerasi pemulihan akan lebih cepat lagi seiring dengan tersalurnya anggaran kepada kementerian dan lembaga terkait,” pungkas Tito.
