JAKARTA – Sembilan warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan menjadi bagian dari relawan yang ditahan oleh militer Israel dalam operasi intersepsi terhadap armada misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di perairan internasional dekat Siprus, Mediterania Timur, Senin (18/5).
Kementerian Luar Negeri RI mengecam keras tindakan tersebut dan menuntut pembebasan segera terhadap seluruh awak serta kapal kemanusiaan yang ditahan. Hingga saat ini, otoritas mencatat sedikitnya 10 hingga 16 kapal, termasuk kapal Josef yang membawa delegasi Indonesia, telah dicegat oleh pasukan Israel.
Pemerintah Indonesia melalui KBRI di Ankara, Kairo, dan Amman kini terus berkoordinasi untuk memantau situasi di lapangan serta menyiapkan langkah perlindungan dan percepatan pemulangan para relawan.
Di antara sembilan WNI tersebut, terdapat sejumlah jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistik dan misi kemanusiaan. Pemerintah menyebut situasi di lokasi kejadian masih sangat dinamis, bahkan beberapa relawan dilaporkan sempat mengirimkan video pesan darurat atau SOS sebelum komunikasi terputus.
Dalam video yang beredar, salah seorang peserta menyatakan bahwa mereka tengah membawa bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan dan logistik bagi warga di Gaza. Mereka menegaskan status mereka sebagai warga sipil yang tidak membawa senjata dan menuntut keamanan selama menjalankan misi kemanusiaan tersebut.
Pihak GSF menyatakan bahwa armada sipil mereka dikepung oleh kapal perang Israel di titik sekitar 250 mil laut dari Gaza. Mereka menegaskan tindakan intersepsi di perairan internasional ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum maritim dan kebebasan navigasi.
Di sisi lain, Israel tetap bersikukuh melarang segala bentuk pelanggaran terhadap blokade laut yang mereka tetapkan di wilayah Gaza. Pihak Israel mengklaim blokade tersebut sah secara hukum dan menuding misi kemanusiaan tersebut sebagai tindakan provokatif.
Hingga berita ini diturunkan, kondisi para relawan masih dalam pemantauan intensif pemerintah. PBB sendiri sebelumnya telah menyoroti krisis kemanusiaan yang mendalam di Gaza, di mana pasokan bantuan, air bersih, dan layanan dasar bagi jutaan pengungsi masih sangat terbatas akibat pembatasan akses.
Pemerintah Indonesia berkomitmen terus menekan pemerintah Israel agar menjamin keselamatan seluruh WNI dan memulangkan mereka secepat mungkin.
