WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi menunda operasi militer bertajuk *Project Freedom* di Selat Hormuz. Keputusan tersebut diambil Presiden Donald Trump pada Rabu (6/5/2026) guna memberi ruang bagi potensi kesepakatan damai dengan Iran.
Trump menyatakan bahwa penundaan ini dilakukan setelah mempertimbangkan permintaan dari Pakistan serta adanya progres signifikan dalam negosiasi dengan perwakilan Iran. Meski operasi pengawalan kapal dihentikan sementara, Trump menegaskan bahwa blokade di wilayah tersebut akan tetap berlaku.
“Kami sepakat untuk menjeda *Project Freedom* dalam waktu singkat untuk melihat apakah kesepakatan final dapat ditandatangani,” ujar Trump melalui unggahan di platform Truth Social.
Sebelumnya, AS telah memulai *Project Freedom* pada Senin (4/5/2026) untuk menjamin kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Operasi tersebut melibatkan kekuatan besar, termasuk kapal perusak berpeluru kendali, lebih dari 100 pesawat, platform nirawak, serta 15.000 personel militer di bawah Komando Pusat AS (CENTCOM).
Langkah AS ini mendapat respons cepat dari Iran. Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) merilis peta baru Selat Hormuz dan memberlakukan mekanisme transit yang lebih ketat. Kapal-kapal yang akan melintas kini diwajibkan mengikuti aturan baru, termasuk menerima instruksi via email dari Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA) dan memperoleh izin resmi sebelum melanjutkan perjalanan.
Ketegangan di jalur logistik energi global ini juga memicu reaksi beragam dari dunia internasional. Kanselir Jerman, Friedrich Merz, menyatakan kesiapan Berlin untuk terlibat dalam misi keamanan maritim internasional guna memastikan navigasi yang aman. Sebagai langkah awal, kapal penyapu ranjau FGS Fulda telah dikerahkan menuju Laut Mediterania.
Sebaliknya, Pemerintah Spanyol secara tegas menolak keterlibatan militer. Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, memperingatkan bahwa aksi militer justru akan memicu eskalasi perang yang berbahaya. Ia menekankan bahwa krisis ini tidak dapat diselesaikan dengan senjata, melainkan melalui jalur diplomatik.
“Kami menolak partisipasi dalam operasi militer. Krisis ini harus dihindari dengan segala cara karena risiko perang masih membayangi,” tegas Albares.
Saat ini, upaya mediasi terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait, termasuk Pakistan, untuk meredakan ketegangan antara Washington dan Teheran. Meski status quo di Selat Hormuz dianggap tidak berkelanjutan, komunitas internasional berharap negosiasi yang tengah berlangsung dapat mengakhiri kebuntuan di salah satu jalur perdagangan minyak paling strategis di dunia tersebut.
