Padang – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memuncak menyusul kebijakan terbaru Iran yang memperketat akses lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Teheran kini mewajibkan setiap kapal komersial yang melintasi jalur energi vital tersebut untuk mengikuti prosedur izin serta koordinasi militer yang ketat.
Langkah ini mempertegas kontrol Iran atas Selat Hormuz, jalur pelayaran yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar energi global. Dalam aturan yang berlaku sejak Selasa (6/5/2026), kapal-kapal diwajibkan berkomunikasi dengan Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA) untuk mendapatkan izin transit serta mematuhi peta jalur baru yang telah ditetapkan militer Iran.
Di tengah situasi ini, Iran secara tegas meminta militer Amerika Serikat (AS) untuk menjauh dari wilayah tersebut. Kebijakan ini dinilai sebagai respons atas kehadiran angkatan laut AS yang sebelumnya dikerahkan untuk mengawal pelayaran komersial di kawasan tersebut.
Dinamika di Selat Hormuz kian rumit setelah Presiden AS memutuskan untuk menghentikan sementara operasi militer *Project Freedom*. Operasi yang bertujuan membebaskan kapal komersial yang terjebak ini dihentikan untuk memberi ruang bagi potensi kesepakatan diplomatik dengan Iran.
Meski demikian, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menegaskan bahwa Washington tidak akan membiarkan Iran memonopoli kontrol lalu lintas pelayaran di selat tersebut. Di sisi lain, Iran terus meningkatkan kewaspadaan dengan ancaman pengerahan rudal, *drone*, hingga kapal serang cepat jika kedaulatan wilayahnya terusik.
Kabar penghentian sementara operasi militer AS sempat memicu reaksi pasar. Harga minyak mentah berjangka AS tercatat turun sebesar 2,3 dolar AS ke angka 100 dolar AS per barel. Penurunan ini mencerminkan sensitivitas pasar global terhadap setiap perkembangan konflik yang melibatkan jalur suplai energi utama dunia.
Hingga saat ini, stabilitas Selat Hormuz tetap menjadi sorotan internasional. Ketidakpastian diplomatik antara AS dan Iran, ditambah dengan pengetatan kendali maritim yang dilakukan Teheran, menjadikan kawasan ini sebagai salah satu titik paling rawan dalam peta geopolitik global saat ini.
