JAKARTA – Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat, Tulsi Gabbard, resmi mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan Presiden Donald Trump. Langkah ini diambil di tengah spekulasi mengenai keretakan internal kabinet terkait kebijakan luar negeri Amerika Serikat, khususnya menyangkut konflik di Iran.
Gabbard dijadwalkan akan mengakhiri tugasnya yang mencakup koordinasi 18 badan intelijen AS pada 30 Juni mendatang. Dalam surat pengunduran dirinya, ia menyatakan alasan personal sebagai pemicu utamanya, yakni keinginan untuk fokus merawat sang suami yang sedang berjuang melawan kanker tulang langka.
“Pada saat ini, saya harus meninggalkan pelayanan publik untuk berada di sisinya dan mendukung penuh perjuangannya melawan penyakit ini,” tulis Gabbard melalui akun media sosialnya.
Meski beralasan keluarga, para pengamat menilai posisi Gabbard memang semakin sulit dipertahankan. Gabbard, yang dikenal sebagai mantan anggota Kongres dari Hawaii dan veteran militer AS, adalah sosok anti-intervensi yang secara konsisten menolak keterlibatan Amerika Serikat dalam perang asing.
Ketegangan antara Gabbard dan Gedung Putih disinyalir memuncak saat AS memutuskan mendukung Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Pandangan Gabbard bahkan sempat bertentangan dengan narasi resmi Trump mengenai ancaman nuklir Iran. Dalam laporan kepada Komite Intelijen Senat, Gabbard menyatakan tidak ada bukti kuat bahwa Iran sedang membangun kembali program nuklirnya pascaserangan militer tahun lalu.
Presiden Trump menanggapi pengunduran diri tersebut dengan apresiasi. Ia memuji kinerja Gabbard dan segera menunjuk Aaron Lukas—seorang analis kebijakan dari Cato Institute—sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Intelijen Nasional.
Kepergian Gabbard menambah daftar panjang pejabat tinggi perempuan yang keluar dari kabinet Trump pada periode kedua ini. Sebelumnya, pemerintahan Trump telah kehilangan Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem, Jaksa Agung Pam Bondi, dan Menteri Tenaga Kerja Lori Chavez-DeRemer karena berbagai alasan, mulai dari kebijakan imigrasi hingga dugaan pelanggaran etik.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai stabilitas dan soliditas lingkaran dalam pemerintah di Washington. Di tengah memanasnya tensi geopolitik global, termasuk ancaman eskalasi di Timur Tengah dan krisis domestik, kabinet Trump dinilai tengah menghadapi turbulensi internal.
Keluarnya sejumlah tokoh kunci, termasuk mundurnya Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional Joe Kent, menunjukkan bahwa perbedaan pendapat terkait perang Iran telah memicu tekanan serius terhadap kohesi pemerintahan. Bagi para pengamat, ketidaksolidan kabinet ini berisiko memperlemah pengambilan keputusan strategis Amerika Serikat di masa depan.
