JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengkritik keras langkah Bupati Malang, M. Sanusi, yang melantik putranya, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kabupaten Malang. Hasto menilai tindakan tersebut tidak etis dan mencederai sistem meritokrasi dalam pemerintahan.
“Kalau orang Jawa bilang, ini kurang elok. Bapaknya bupati, anaknya menjadi kepala dinas,” ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Sabtu (18/4).
Hasto menegaskan bahwa DPP PDIP telah menginstruksikan fraksinya di DPRD Kabupaten Malang untuk bersikap kritis terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, praktik penempatan keluarga dalam jabatan publik tanpa melalui proses yang adil berisiko merusak tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami meminta fraksi PDI Perjuangan untuk mengkritisi hal tersebut. Sistem meritokrasi harus dibangun dan kita tidak boleh mengedepankan hal-hal di luar prinsip tersebut,” tegas Hasto.
Ia menambahkan, meski pendidikan politik bisa dimulai dari lingkungan keluarga, prinsip keadilan tetap harus dijunjung tinggi dalam setiap pengambilan keputusan di pemerintahan.
Di sisi lain, Ahmad Dzulfikar Nurrahman menegaskan bahwa pelantikannya sebagai Kadis LH pada Senin (13/4) lalu telah melalui prosedur yang sah dan legal. Ia mempersilakan pihak mana pun yang meragukan proses tersebut untuk melakukan penelusuran melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang.
“Saya tidak memberikan tanggapan apa pun, kecuali melalui kinerja. Silakan lihat prosesnya di BKPSDM. Semua tahapan sudah saya ikuti sesuai prosedur,” ujar Dzulfikar.
