WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana penerapan blokade angkatan laut terhadap Iran untuk menghentikan ekspor minyak negara tersebut. Keputusan ini diambil setelah negosiasi di Islamabad, Pakistan, gagal mencapai kesepakatan terkait penghentian perang di Timur Tengah dan ambisi nuklir Teheran.
Dalam wawancaranya dengan *Fox News* pada Ahad (12/4/2026), Trump menegaskan bahwa blokade tersebut akan segera diberlakukan secara penuh. Ia mengeklaim sejumlah negara, termasuk negara-negara Teluk, siap memberikan dukungan dalam operasi ini.
“Kami tidak akan membiarkan Iran mendapatkan keuntungan dengan menjual minyak kepada pihak-pihak yang mereka pilih,” ujar Trump.
Terkait ancaman ranjau di Selat Hormuz, Trump menyatakan telah menyiapkan kapal penyapu ranjau yang canggih untuk mengamankan jalur pelayaran vital tersebut. Ia menyebut pihak Iran melakukan pemerasan dengan menebar ranjau di perairan internasional. Trump juga mengklaim NATO telah menyatakan kesiapan untuk membantu upaya pembersihan selat tersebut agar dapat kembali dilalui dalam waktu dekat.
Kegagalan Negosiasi Islamabad
Terkait negosiasi di Islamabad pada Sabtu (11/4/2026), Trump menyebut pertemuan tersebut hampir membuahkan hasil. Meski kedua pihak sepakat pada 95 persen poin pembahasan, negosiasi menemui jalan buntu karena Iran tetap bersikeras mempertahankan program senjata nuklirnya.
“Kami mencapai kemajuan pesat, namun mereka menolak melepaskan ambisi nuklir. Saya tegaskan, mereka tidak akan diizinkan memiliki senjata nuklir,” kata Trump.
Trump juga menegaskan akan melanjutkan kampanye militer maksimal. Ia mengancam akan menargetkan infrastruktur strategis Iran, termasuk pembangkit listrik dan fasilitas pengolahan air. Selain itu, ia memperingatkan China akan dikenakan tarif tambahan sebesar 50 persen jika terbukti mengirimkan senjata ke Iran. Ia menyarankan China untuk mengalihkan pembelian minyak dan gas ke Amerika Serikat atau Venezuela.
Respons Inggris
Menanggapi langkah agresif Washington, pemerintah Inggris secara tegas menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam blokade tersebut. Juru bicara pemerintah Inggris menegaskan bahwa negaranya berkomitmen pada kebebasan navigasi dan menjaga agar Selat Hormuz tetap terbuka bagi ekonomi global.
Perdana Menteri Inggris, Sir Keir Starmer, menyuarakan kekhawatirannya terhadap dampak ekonomi global yang ditimbulkan. Ia menyoroti bagaimana ketidakpastian jalur perdagangan membebani biaya hidup masyarakat.
Sementara itu, Menteri Energi Inggris, Ed Miliband, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menjajaki berbagai opsi untuk membuka kembali Selat Hormuz tanpa harus memicu eskalasi konflik yang lebih luas, di tengah kekhawatiran bahwa pengerahan kapal perang dan jet dapat memperburuk krisis di kawasan tersebut.
