JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pada Selasa, 14 April 2026. Pemanggilan ini berkaitan dengan pernyataan kontroversialnya yang menyebut ulama di Madura terlibat dalam peredaran narkoba.

Aboe hadir di ruang MKD sekitar pukul 12.12 WIB dan menjalani proses klarifikasi hingga pukul 13.55 WIB. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyatakan bahwa kehadirannya merupakan wujud tanggung jawab atas ucapan yang ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 7 April 2026 lalu.

Usai memberikan penjelasan, Aboe menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Madura, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat di Bangkalan, Sampang, Sumenep, hingga Pamekasan. Dengan suara bergetar hingga meneteskan air mata, ia mengakui telah menggunakan diksi yang keliru.

“Saya meminta maaf sedalam-dalamnya. Bahasa yang saya gunakan terlalu menggeneralisasi dan itu adalah sebuah kesalahan,” ujar Aboe.

Ia menegaskan bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk menyudutkan ulama maupun institusi pondok pesantren. Aboe menjelaskan, maksud awalnya adalah menyampaikan keprihatinan atas peredaran narkoba agar menjadi perhatian serius BNN. Namun, ia menyadari pemilihan kata yang kurang tepat telah menimbulkan multitafsir dan polemik di masyarakat.

“Saya mengajak semua pihak untuk memperkuat upaya pencegahan narkoba. Namun, cara penyampaian saya yang tidak tepat telah melukai hati masyarakat,” tambahnya.

Sebagai langkah pertanggungjawaban, Aboe berencana mendatangi langsung para tokoh agama yang merasa kecewa dengan pernyataannya. Ia pun berkomitmen untuk menjaga etika dan marwah sebagai anggota DPR RI serta menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk lebih berhati-hati dalam berbicara di ruang publik.

Hingga saat ini, baik Aboe maupun Wakil Ketua MKD Imron Amin enggan memberikan keterangan terkait apakah ada sanksi yang dijatuhkan MKD atas kejadian tersebut. Pemanggilan Aboe sendiri didasarkan pada surat MKD nomor 148/PW.09/05/2026 yang diterbitkan menyusul kegaduhan publik akibat pernyataannya.

Sebelumnya, dalam rapat bersama BNN, Aboe sempat menyoroti peredaran narkoba di Madura dan menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum ulama serta pesantren karena adanya keuntungan finansial yang besar. Ia bahkan menduga keterlibatan tersebut dipicu oleh peran pebisnis besar yang memanfaatkan posisi strategis di lingkungan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *